PLS Berantas Buta Aksara di NTT

Pemberantasan buta aksara di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan komitmen dan partisipasi dari semua elemen masyarakat, termasuk lembaga dan tokoh agama. Salah satu lembaga keagamaan yang digandeng Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Propinsi NTT adalah Keuskupan Agung Kupang.
Demikian disampaikan Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Propinsi NTT, Marten Dira Tome, ketika pertemuan dengan Uskup Agung Kupang, Mgr Petrus Turang Pr, di Istana Keuskupan, Senin (7/1).
Pertemuan ini dilakukan bersama tim dari Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) RI, Chaerudin, dan para wartawan dari Jakarta.
Dalam pertemuan dengan uskup, Marten Dira Tome mengatakan, salah satu program yang dikembangkan PLS adalah pemberantasan buta aksara.
Menurutnya, angka buta aksara di NTT masih sangat tinggi, di mana sampai akhir tahun 2006 masih sekitar 370.710 jiwa. Angka buta huruf yang ada menyebar di seluruh wilayah NTT.
"Selama dua tahun terakhir, pemberantasan buta aksara juga merupakan salah satu agenda utama yang harus diselesaikan pemerintah. Apalagi, Presiden RI, Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) sesuai Keppres tahun 2006, menginginkan agar tahun 2009, angka buta aksara di Indonesia maksimal 95 persen."
"Untuk mencapai persentase ini, mustahil kalau pemerintah bekerja sendiri. Dengan demikian, PLS berupaya melakukan kerja sama dengan semua elemen masyarakat termasuk tokoh agama," kata Dira Tome.
Lembaga-lembaga keagamaan, katanya, dinilai memiliki data yang valid mengenai warga masyarakatnya yang masih buta aksara. Keuskupan Agung Kupang selama ini sudah ada kerja sama dengan membangun kelompok-kelompok belajar.
Uskup mengatakan, wilayah KAK meliputi Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Alor, Sabu, Rote Ndao, Kabupaten Kupang, Kota Kupang.
Wilayah yang paling banyak angka buta huruf adalah TTS, Alor dan Sabu, sedangkan tempat lain seperti Kupang pada umumnya sudah baik.
Tahun 2008 ini, kata uskup, jika Pemprop NTT dalam hal ini Subdin PLS Dinas P dan K NTT mau serius berantas buta aksara, tentukan satu daerah mana yang akan mau dituntaskan buta aksara.